Rakyat Bukan Wayang Penguasa Dan Kaum Imperium Modal

Oleh Ulfa Nadiyah Mahmudah

“Seseorang tidak akan bisa membangun surga yang bertentangan dengan

keinginan masyarakat” (Ali Syariati)

Entah mengapa investasi selalu menjadi magnet yang ampuh untuk menuju kemajuan dan kemakmuran. Sehingga seolah di setiap negara dalam harapan menuju kemajuan dan kemakmuran secara “instan”, selalu saja mendewakan “investasi”. Oleh karena itu, negara berusaha  mengupayakan segala cara agar investasi baik dari pengusaha nasional maupun internasional dapat mengalir ke kantong-kantong keuangan yang seringkali tanpa ada kendali.

Namun, dibalik gemerlapnya investasi, dengan dalih kemajuan dan kemakmuran selalu saja dan tak bisa dipisahkan dari perkara korban dan ketidak-adilan. Sisi yang selalu jadi wacana dan bahan analisis menarik,namun tak pernah kunjung mendapatkan solusi yang solutif. Kasus-kasus perampasan tanah di muka bumi pertiwi ini dengan alasan kemajuan dan kemakmuran menjadi trending topic akhir-akhir ini. Diantara kasus perampasan tanah adalah polemik bandara NYIA, tambang emas Tumpang Pitu, Kendeng, dan masih banyak lagi. Terbaru, di Ponorogo adalah kasus tambang batu gamping Sampung.

Menjadi sebuah ironi di kala negeri ini kian menunjukkan eksistensinya melalui perbaikan segala infrastruktur namun rela mengorbankan nasib rakyatnya sendiri. Rakyat yang seharusnya dilindungi dan disejahterakan layaknya tertuang di UUD1945, justru kian dibuat tak berdaya dan mau tidak mau harus tunduk patuh meskipun bertentangan dengan keinginan dan hati nurani masyarakat.

Kembali menilik kata yang diungkapkan oleh Ali Syariati di atas bahwa memang benar adanya jika surga yang diidam-idamkan “negara” – pastinya didekengi para investor – tidak lantas bertentangan dengan keinginan masyarakat. Karena sejatinya kemakmuran suatu bangsa terletak pada kemakmuran rakyatnya. Petinggi-petinggi di ruangan ber-AC itulah yang katanya merupakan abdi rakyat seharusnya juga memiliki fungsi sebagai pelindung, bukan malah menginjak-injak rakyatnya hingga terkesan merendahkan martabat bangsa.

Bangsa seakan dibuat malu dengan para abdi negara yang dengan seenaknya tega merampas hak warga negaranya. Lihat saja pada kasus perampasan tanah yang penulis paparkan di atas meskipun hanya sebagian kecil kasus yang terjadi di negeri ini. Mereka (abdi negara.red) seolah dibutakan matanya hingga tidak ingin tahu menahu mengenai apa yang rakyat inginkan. Militer dan aturan menjadi alat mematikan agar rakyat tak mampu lagi berkutik.

Lihat juga pada kasus Sampung, dari awal hingga sekarang masih saja tidak bisa dipisahkan dengan kedua hal tersebut (Militer dan aturan). Aturan sebagai penguat dan militer dalam hal ini aparat menjadi aktor yang ikut serta layaknya drama di tipi-tipi. Di sinilah letak dimana ketidak-adilan menjadi TANDA TANYA BESAR. Selain itu, yang menjadi pertanyaan bagaimana posisi rakyat dapat dikatakan sebagai korban? Mengapa militer dan aturan selalu jadi senjata ampuh para imperium modal dan penguasa agar rakyat tunduk dan patuh?

Berbicara rakyat pasti juga berbicara mengenai pemerintah. Keduanya tak bisa dipisahkan. Ketika kita menyebut rakyat pasti juga menyebut pemerintah dan begitu pula sebaliknya. Ketika berbicara mengenai kemajuan suatu pemerintahan atau negara, misalkan di bidang pendidikan. Akan ada semacam pernyataan dan entah ini sebuah penilaian bahwa kemajuan pendidikan suatu negara tak terlepas dari pemerintahan pada periode tersebut, dan tak lepas pula dari kualitas sumber daya manusianya – pendidikan rakyatnya –. Kemudian jika kita tarik pada permasalahan perampasan tanah di sini, akan kentara bahwa rakyat menjadi korban dari ketidak-adilan yang terjadi. Diakui atau tidak rakyat menjadi subjek yang lemah dan mudah sekali dipengaruhi dan dikendalikan oleh pihak berkepentingan.

Tampaknya memang negeri ini sudah menerapkan konsep ideologi Neo-liberalisme. Sebuah konsep ideologi atau pola pemikiran yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi di atas segala-galanya. Terbukti dengan adanya upaya negara menggenjot investasi besar-besaran tanpa terkendali dan mengorbankan rakyat yang lemah tentunya dengan dalih kemajuan dan kemakmuran ekonomi nasional berkembang. Dalam pemikiran ini, setiap sektor ekonomi maupun sektor lain harus dikuasai. Apapun yang mengahalanginya akan dihadang dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Dari sinilah alasan mengapa aturan dan militer menjadi senjata ampuh nan mematikan seperti yang penulis ungkapkan sejakawal.

Jika kita sedikit merenungkan nasib negeri ini kita akan dihadapkan pada sikap pesimis lantaran rakyat sebagai kaum yang lemah dan sering ditindas terus saja menjadi korban para imperium modal dan penguasa. Bukan tanpa alasan adanya sikap pesimis ini disebabkan akibat dari perkembangan situasi internasional dan kemudian berdampak pada Indonesia membuat negeri ini kian dirundung berbagai permasalahan. Kapitalisme yang diusung oleh berbagai oknum kian merajai pasar global. Akibatya mau tidak mau Indonesia harus beradaptasi. Namun, kenapa harus rakyat yang jadi korban?

Sebuah keniscayaan apabila sebuah negara telah menerapkan konsep Neo-liberalisme. Diakui atau tidak konsep ini membuat rakyat sebagai pihak lemah menjadi korbannnya. Korban dari deregulasi berbagai aturan demi investasi dari para kaum imperium modal bisa masuk dan berkembang dengan pesat. Lagi-lagi berbagai pengurangan subsidi, penghapusan aturan menjadi pilihan. Lihat saja akhir-akhir ini, subsidi dari berbagai sektor semisal pendidikan, kesehatan, pertanian dan lain-lain dikurangi. Akibatnya rakyat pontang-panting.

Hal yang lebih mengerikan lagi, akibat konsep ini perampasan tanah akan kian marak terjadi. Tanah hak rakyat dirampas dengan sewenang-wenang. Rakyat yang dulunya menjadi tuan di negerinya sendiri perlahan tapi pasti akan beralih menjadi buruh. Rakyat diibaratkan sebuah wayang bagi penguasa dan kaum imperium modal yang seenaknya dimainkan kapanpun mereka mau. Miris.