Dana Diblokir, Mahasiswa Demo Pimpinan STAIN Ponorogo

lpmalmillah.com- Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa STAIN Ponorogo melakukan aksi mendesak pimpinan kampus untuk memberikan kejelasan terkait pemblokiran dana kegiatan mahasiswa. Aksi yang berlangsung pada hari Rabu (2/11/2016) tersebut dimulai dengan berorasi di halaman kampus disertai dengan aksi teaterikal.

“Tuntutan yang  inti terhadap akademik adalah pertama mendesak pimpinan kepada “pusat” mencairkan dana.  Kedua, meminta Organisasi Intra yang memiliki kegiatan mendesak bisa mendapatkan solusi. Ketiga, meminta dana yang belum terserap bisa direalisasikan pada tahun 2017”, terang Luthfi Habibi selaku Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa.

Selain itu, ia juga meminta untuk memberikan prioritas terhadap 4 lembaga KBM yang sama sekali belum mendapatkan dana kegiatan untuk dicairkan pada tahun ini. Yaitu SMJ (Senat Mahasiswa Jurusan) Syariah, SMJ Tarbiyah, HMPS (Himpunan Mahasiswa Program Studi) Perbankan Syariah, dan HMPS Muamalah.

Massa yang awalnya melakukan aksi di sekitar Graha Watoe Dhakon akhirnya bergerak ke kantor pusat untuk menyampaikan aspirasinya. Tak berselang lama, pihak rektorat STAIN Ponorogo menemui mahasiswa untuk menanggapi aksi mereka.

“Kita akan melakukan dialog bersama tapi tidak di tempat terbuka seperti ini, kita harap saudara sekalian menunjuk perwakilan untuk berdialog di ruang sidang bersama pimpinan untuk mencari solusi bersama berkaitan pemblokiran dari Kemenkeu Dirjen Anggaran”, ujar Saifullah selaku Wakil Ketua 3 bidang Kemahasiswaan.

Rizky Wahyudhatama selaku ketua Senat Mahasiswa kemudian mengajak seluruh ketua organisasi intra kampus untuk mengikuti dialog bersama pimpinan di ruang sidang kantor pusat lantai 3. Dialog tersebut dihadiri beberapa pimpinan, yaitu Basuki (Waka 1), Saifullah (Waka 3), Fahruddin Latief (Kabag Administrasi), Ibnu Tadam Saifullah (Kasubag Kepegawaian dan Keuangan), Choirul Anam (Staff Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan), Luthfi Hadi Aminuddin (Kajur Syariah dan Ekonomi Islam), Mukhlison Efendi (Kajur Tarbiyah), Mohammad Munir (Kajur Ushuluddin dan Dakwah), dan Heru Bitono (Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan).

Dialog sekitar satu jam lebih itu berjalan dengan pemberian penjelasan dan jawaban dari pihak pimpinan STAIN Ponorogo atas desakan mahasiswa. Hingga akhirnya tercapai kesepakatan dan keputusan yang ditandatangani oleh Wakil Ketua 3 bidang Kemahasiswaan dan Perwakilan mahasiswa oleh Ketua Senat Mahasiwa untuk:

1. Melanjutkan komunikasi/desakan kepada Dirjen Pendis (Penj. Direktur jendral Pendidikan Islam) untuk segera menyelesaikan (Red. Membuka) pemblokiran anggaran dan segera mencairkan (Red. dana).

2. Mencairkan anggaran untuk kegiatan prioritas KBM: SMJ Syariah, SMJ Tarbiyah, HMPS Muamalah, dan lain-lain sebanyak Rp. 20.000.000.

3. Menganggarkan anggaran yang terblokir tahun 2016 pada tahun 2017 sebesar 70% dari Rp. 180.000.000 (sebesar Rp. 126.000.000), tanpa mengurangi anggaran 2017, yang bisa dicairkan pada Bulan Januari 2017, kecuali HMPS TBI dan UKM Mapala.

4. Jika pemblokiran dibuka, maka pernyataan 1, 2, dan 3 batal.

Kemudian keputusan tersebut dibacakan oleh Basuki dan disambut sorak ramai mahasiswa yang sejak awal menunggu hasil dialog. Menanggapi hal tersebut, Luthfi Habibi merasa lega karena tuntutannya beserta jajaran KBM akhirnya mendapat kejelasan dari pihak pimpinan STAIN Ponorogo. “Kebijakan dari akademik sangat bijak karena telah bersedia memenuhi tuntutan dari mahasiswa, meskipun ada beberapa item tidak bisa dipenuhi 100%”, terangnya.

Ketika ditanya terkait HMPS Tadris Bahasa Inggris dan UKM Mapala yang mengalami pengecualian dari keputusan tersebut, Luthfi Habibi menegaskan bahwa hal itu adalah konsekuensi dari hasil keputusan KBM yang memutuskan bagi siapapun yang tidak berkontribusi dalam aksi tidak akan diperjuangkan haknya.

Menyikapi kepustusan tersebut, Witriana selaku Ketua UKM Mapala menaggapinya dengan tenang. Karena menganggap bahwa organisasi yang dia pimpin itu tidak memiliki permasalahan terkait pemblokiran dana.

“Kalau dari pihak Mapala tidak masalah ataupun gelisah, hal ini dikarenakan dari pihak Mapala tidak ada kendala mengenai masalah dana, soalnya semua anggaran DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) sudah kita ambil awal bulan Oktober kemarin untuk Proker (program kerja) terakhir kita, dan juga alhamdulillah kami bisa tepat waktu dan tidak terkendala masalah dana”, jelasnya.

Reporter: Ihsan, Khusna, Ulfa